10 Bangunan Mewah di Lapas Cibinong Dibongkar, Bukan Aset Negara

ELISABET SILALAHI

3 jam ago

Jakarta – Dalam langkah signifikan untuk menegakkan hukum dan tata kelola yang baik, sepuluh bangunan mewah yang terletak di area Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat, dibongkar pada hari ini. Tindakan ini dilakukan oleh Komisi XIII DPR RI bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas). Wakil Ketua Komisi XIII, Dewi Asmara, menjelaskan bahwa bangunan tersebut bukan merupakan aset negara dan tidak didirikan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kehadiran kami di sini bertujuan untuk menegakkan aturan, karena 10 unit ini tidak termasuk barang milik negara, tidak pula dibangun dengan APBN, dan melanggar regulasi yang ada mengenai bantaran sungai. Hari ini, kami akan membongkarnya,” ungkap Dewi di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

Pembongkaran ini merupakan bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Dewi menekankan bahwa pengelolaan lapas seharusnya dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Hal ini penting agar tidak ada praktik yang bertentangan dengan ketentuan yang ada.

“Langkah ini diharapkan dapat mencegah praktik-praktik penyalahgunaan yang tidak adil di masa depan,” imbuhnya. Selain itu, Dewi juga menyoroti bahwa keberadaan bangunan tersebut tidak hanya menyalahi status kepemilikan, tetapi juga berdiri di atas area bantaran sungai yang seharusnya dilindungi.

Peran Komisi XIII dalam Pengawasan

Dalam konteks pengawasan, Dewi menjelaskan bahwa Komisi XIII DPR RI berfungsi sebagai pengawas eksternal untuk penyelenggaraan pemasyarakatan, sementara pengawasan internal berada di bawah Kemenimipas. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 88 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

“Kami berperan sebagai pengawas eksternal, sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” katanya.

Temuan Ombudsman Mengenai Fasilitas Mewah

Sebelum pembongkaran ini, Ombudsman RI telah menemukan adanya fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Temuan ini muncul setelah dilakukannya inspeksi mendadak pada 23 September 2026, di mana ditemukan adanya klaster serta beberapa kendaraan mewah, termasuk mobil Toyota Alphard dan Fortuner. Penemuan ini kemudian menarik perhatian dan ditindaklanjuti melalui pengawasan bersama antara Komisi XIII DPR RI dan Kemenimipas.

Dengan langkah pembongkaran ini, pemerintah dan DPR menekankan kembali pentingnya penataan fasilitas di lingkungan lapas agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga integritas dan keadilan di instansi pemasyarakatan.

Risiko Penyalahgunaan Wewenang di Lapas

Praktik penyalahgunaan wewenang di lembaga pemasyarakatan bukanlah isu baru. Banyak laporan yang menunjukkan adanya fasilitas yang tidak seharusnya ada di dalam lapas, yang menciptakan kesan adanya ketidakadilan dan perlakuan istimewa. Pembongkaran ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengatasi masalah ini secara lebih komprehensif.

Penyalahgunaan wewenang yang merugikan keadilan sosial.
Fasilitas mewah yang tidak seharusnya ada dalam sistem pemasyarakatan.
Ketidaktransparanan dalam pengelolaan lapas.
Kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat.
Langkah preventif untuk mencegah praktik serupa di masa depan.

Dampak Sosial dari Pembongkaran

Langkah pembongkaran bangunan mewah ini diharapkan tidak hanya berdampak pada penegakan hukum, tetapi juga menciptakan efek jera bagi pelanggar aturan lainnya. Ketika masyarakat melihat tindakan nyata dari pemerintah, kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemasyarakatan dapat meningkat.

Pembongkaran ini juga dapat menjadi contoh bagi lembaga lain untuk memastikan bahwa semua fasilitas dan aset yang dimiliki tidak melanggar ketentuan yang ada. Selain itu, ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas dan adil.

Peran Masyarakat dalam Pengawasan

Penting bagi masyarakat untuk turut berperan dalam pengawasan terhadap lembaga pemasyarakatan. Masyarakat dapat melaporkan jika menemukan praktik-praktik yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan keterlibatan masyarakat, diharapkan akan tercipta sistem pemasyarakatan yang lebih baik dan lebih transparan.

Melaporkan praktik penyalahgunaan wewenang.
Berpartisipasi dalam diskusi mengenai reformasi pemasyarakatan.
Mendukung inisiatif pemerintah untuk transparansi.
Mengawasi penggunaan anggaran di lembaga pemasyarakatan.
Memberikan masukan untuk perbaikan sistem pemasyarakatan.

Kesimpulan Tindakan Pembongkaran

Pembongkaran sepuluh bangunan mewah di Lapas Cibinong merupakan langkah penting untuk menegakkan hukum dan memperbaiki sistem pemasyarakatan di Indonesia. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan tidak ada lagi praktik penyalahgunaan yang terjadi. Ini adalah langkah awal yang baik dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem pemasyarakatan.

Pemerintah dan Komisi XIII DPR RI berkomitmen untuk terus melanjutkan pengawasan dan penegakan hukum agar setiap individu yang terlibat dalam sistem pemasyarakatan mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak ada lagi fasilitas mewah yang seharusnya tidak ada. Langkah ini tentunya perlu didukung oleh semua pihak, termasuk masyarakat, agar tujuan reformasi pemasyarakatan dapat tercapai dengan baik.