Marindo Kurniawan mcsp kpk ri Pemprov Lampung Provinsi Sekdaprov Lampung

Persiapan Rapat MCSP KPK RI Tahun 2026 oleh Pemprov Lampung: Langkah Strategis untuk Transparansi Pemerintahan

1 2 minutes read

Senin, 2 Maret 2026, menjadi hari yang penting dalam kalender Pemerintah Provinsi Lampung. Sebuah rapat penting diselenggarakan di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Lampung, membahas tentang persiapan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Tahun 2026.

Langkah Strategis Pemprov Lampung

Rapat ini diprakarsai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, yang didukung langsung oleh Inspektur Provinsi Lampung, Bayana. Ini menjadi tonggak penting dalam upaya Pemprov Lampung untuk memperkokoh komitmen mereka dalam mencegah korupsi melalui program strategis KPK.

Marindo Kurniawan, dalam kapasitasnya sebagai Sekdaprov Lampung, menggarisbawahi pentingnya MCSP sebagai alat yang esensial dalam memastikan tata kelola pemerintahan berlangsung dengan transparansi dan akuntabilitas.

MCSP: Lebih Dari Sekedar Penilaian

“MCSP bukan hanya tentang penilaian. Ini adalah refleksi dari komitmen kita semua dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ini merupakan tanggung jawab yang harus diemban oleh semua unit pemerintah,” ucap Marindo dengan tegas.

Marindo menambahkan bahwa kerjasama antara pemerintah daerah dan KPK harus terus ditingkatkan agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini terutama berlaku pada delapan area intervensi yang menjadi pusat perhatian dalam penilaian.

Delapan Area Intervensi Dalam MCSP

Delapan area tersebut meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pelayanan publik, serta optimalisasi pajak daerah.

Prestasi Pemprov Lampung

Pada pelaksanaan MCSP 2025, Pemprov Lampung berhasil mencatat prestasi yang membanggakan. Lampung berhasil menempati posisi lima besar tingkat nasional dalam penilaian tingkat provinsi.

Untuk area perencanaan dan penganggaran, Pemprov Lampung bahkan meraih skor tertinggi atau posisi pertama dari 38 provinsi di Indonesia. Sedangkan untuk area pelayanan publik dan manajemen ASN, Lampung berhasil berada di posisi dua secara nasional.

Antisipasi dan Persiapan

Marindo mengapresiasi prestasi tersebut namun mengingatkan seluruh unit pemerintah supaya tidak cepat merasa puas. “Prestasi ini tentu patut kita syukuri, tetapi jangan sampai membuat kita lengah. Area yang sudah mendapatkan predikat baik harus kita jaga, bahkan kita tingkatkan. Sementara area yang masih memerlukan perbaikan harus segera kita kuatkan,” terangnya.

Marindo juga meminta unit pemerintah utama untuk segera menyiapkan dokumen dan data pendukung yang dibutuhkan dalam proses penilaian MCSP 2026. “Saya minta seluruh unit pemerintah bekerja sesuai timeline yang telah ditetapkan. Persiapan harus dilakukan secara sistematis dan terukur untuk memaksimalkan hasil,” ujarnya.

Keberhasilan MCSP: Lebih Dari Angka

Menurut Marindo, keberhasilan dalam MCSP bukan hanya tentang peringkat. Ini adalah bagian dari upaya membangun budaya birokrasi yang transparan dan bebas dari praktik korupsi.

Dengan persiapan yang matang dan kerja sama antar unit pemerintah, Pemprov Lampung optimis bisa meningkatkan pencapaian dalam penilaian MCSP Tahun 2026 dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.