Kasus ADA, seorang siswi di SMKN I Katibung, Lampung, yang terpaksa putus sekolah karena ketidakmampuan membayar biaya, menjadi bukti nyata ketimpangan akses belajar. Kejadian serupa terjadi di Muaro Jambi, di mana beberapa anak terpaksa ujian di luar kelas karena masalah finansial.
Konstitusi kita menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat kesempatan belajar. Pasal 31 UUD 1945 dan UU Sisdiknas dengan tegas menyatakan kewajiban negara dalam menyediakan fasilitas tanpa pungutan.
Fakta menarik terungkap dari data Ombudsman: margin keuntungan seragam sekolah di Yogyakarta mencapai 10 miliar rupiah. Ironis, karena kota ini dikenal sebagai pusat pembelajaran ternama.
Anggaran negara sebesar 20% untuk sektor pembelajaran (PP 18/2022) seharusnya menjadi solusi. Namun realisasi APBN 2025 per Februari baru mencapai 10.6%, menimbulkan tanda tanya besar.
Pendidikan Gratis dalam Amanat Konstitusi dan Realita
Yogyakarta, dikenal sebagai kota pelajar, justru menyimpan masalah serius dalam pendanaan sekolah. Data menunjukkan, biaya operasional SMA IPA di sini mencapai Rp4,9 juta per siswa, sementara dana BOS hanya Rp1,5 juta.
Dasar Hukum UUD 1945 dan UU Sisdiknas
Pasal 31 UUD 1945 menjamin hak setiap warga untuk belajar tanpa diskriminasi. Diperkuat oleh UU Sisdiknas Pasal 34, negara wajib menyediakan fasilitas tanpa pungutan.
Namun, mekanisme “sumbangan orang tua” sering jadi celah. Dr. Riawan Tjandra dari Universitas Atma Jaya menegaskan,
“Sekolah adalah public goods yang seharusnya dijamin negara.”
Kesenjangan antara Teori dan Praktik di Lapangan
Di SMKN I Katibung, pungutan liar masih terjadi. Padahal, PP 18/2022 mengalokasikan 20% APBN/APBD untuk sektor ini.
| Komponen | Biaya Ideal | Dana Tersedia |
|---|---|---|
| SMA IPA Yogyakarta | Rp4,9 juta/siswa | Rp1,5 juta (BOS) |
| Peralatan Praktek | Rp2 juta/siswa | Rp500 ribu |
Pemerintah daerah kerap kesulitan menutup kekurangan ini. Akibatnya, orang tua tetap menanggung beban biaya.
Putusan MK: Titik Balik Pendidikan Gratis di Indonesia
Mahkamah Konstitusi membuat gebrakan besar melalui Putusan No.3/PUU-XXII/2024. Keputusan ini menjadi landasan hukum baru untuk memperluas akses belajar tanpa biaya di seluruh Indonesia.
Menggratiskan SD-SMP Negeri dan Swasta
Putusan MK 27 Mei 2025 menyatakan bahwa jenjang pendidikan dasar wajib dipenuhi negara, termasuk di sekolah swasta. Data menunjukkan:
- 970.145 siswa SD negeri vs 173.265 di swasta (2023/2024)
- 277.790 siswa SMP swasta akan terdampak langsung
Abdul Mu’ti, Mendikdasmen, menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan mekanisme pendanaan. “Kami berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk alokasi Rp724,3 triliun di APBN 2025,” ujarnya.
Implikasi bagi Sekolah Swasta Berbiaya Rendah
Kebijakan baru ini menimbulkan tantangan bagi lembaga swasta. Hetifah Sjaifudian dari Komisi X DPR mengungkapkan:
“RUU Sisdiknas baru harus memuat skema diferensiasi. Sekolah premium bisa tetap memungut biaya, sementara yang berbiaya rendah dapat bantuan penuh.”
Beberapa poin krusial dalam implementasi:
- Verifikasi status ekonomi siswa
- Penyesuaian anggaran pendidikan daerah
- Sinkronasi aturan dengan dasar memungut biaya operasional
Dampak putusan ini diharapkan bisa dirasakan mulai tahun ajaran 2026/2027. Semua pihak kini bersiap untuk perubahan besar dalam sistem pendidikan nasional.
Implementasi dan Kendala Pendanaan
Tahun 2025 menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam memenuhi anggaran pendidikan. Meski APBN 2025 mengalokasikan 20% untuk sektor ini, realisasi per Februari baru mencapai 10,6%. Tantangan utama terletak pada efisiensi penyaluran dan fleksibilitas penggunaan dana.
Postur Anggaran Pendidikan dalam APBN 2025
Rincian alokasi APBN 2025 menunjukkan Rp347,09 triliun untuk transfer ke daerah. Namun, studi menunjukkan keterlambatan penyaluran kerap terjadi. Beberapa program prioritas seperti:
- PIP (Program Indonesia Pintar)
- KIP Kuliah
- TPG guru
masih menghadapi kendala teknis. Anggaran yang tidak terserap (Silpa) mencapai Rp2,1 triliun di kuartal pertama.
Problem Fleksibilitas Dana BOS dan Pungutan Sekolah
Dana BOS seharusnya menjadi solusi biaya operasional. Namun, aturan penggunaannya yang kaku memicu kreativitas negatif. Contohnya, margin 25-100% penjualan seragam di Yogyakarta.
KPK merekomendasikan tiga langkah:
- Audit reguler penggunaan dana
- Pelatihan manajemen keuangan sekolah
- Penghapusan pungutan melalui kegiatan non-akademik
Ombudsman mencatat, 40% sekolah negeri masih memungut biaya tambahan. Padahal, fleksibilitas dana BOS sudah diperluas sejak 2023.
Respons Pemangku Kepentingan
KPK menemukan celah besar dalam pengelolaan dana pendidikan di tingkat pemerintah daerah. Temuan ini memicu perdebatan sengit tentang efektivitas alokasi anggaran untuk sektor strategis ini.
Pemerintah Daerah vs KPK: Efisiensi Anggaran
Komisi Pemberantasan Korupsi merilis rekomendasi tegas untuk meningkatkan transparansi dana pendidikan. “Kami menemukan pemborosan dalam rapat dinas dan FGD yang tidak produktif,” ungkap juru bicara KPK.
Beberapa temuan krusial:
- Alokasi dana tidak sesuai kebutuhan riil sekolah
- Pemotongan anggaran untuk kegiatan non-esensial
- Keterlambatan penyaluran dana ke sekolah
Dinas Pendidikan Yogyakarta membantah dengan alasan keterbatasan anggaran. “Kami berusaha optimal dengan dana yang ada,” kata kepala dinas setempat.
Suara dari Muhammadiyah dan Lembaga Swasta
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan kekhawatiran mendalam.
“Kebijakan baru bisa mengancam eksistensi sekolah swasta berkualitas rendah,”
ujarnya dalam seminar nasional.
Kasus di Jawa Barat memperkuat argumen ini. Sebuah yayasan pendidikan terbukti menyalahgunakan dana sumbangan orang tua siswa.
Ubaid Matraji dari JPPI menekankan perlunya political will. “Presiden harus tegas dalam implementasi kebijakan ini,” tegasnya. Sejalan dengan hal ini, PDI Perjuangan turut mendorong reformasi sistem yang lebih adil.
Solusi diferensiasi pendanaan mulai digagas. Sekolah premium tetap boleh memungut biaya, sementara yang berbiaya rendah mendapat bantuan penuh dari negara. Langkah ini diharapkan bisa menjaga kualitas pendidikan indonesia secara merata.
Kesimpulan
Solusi berkelanjutan diperlukan untuk menjamin akses belajar merata di seluruh Indonesia. Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah dalam implementasi putusan MK, seperti tercantum dalam strategi pembiayaan terpadu.
Presiden melalui Kantor Komunikasi Kepresidenan memberi arahan tegas tentang transparansi perhitungan biaya satuan. Langkah ini akan memengaruhi 43,4 juta penerima BOS di seluruh sekolah.
Revisi UU Sisdiknas menjadi urgent untuk mengakomodasi kebijakan baru. Dengan pengawasan ketat, negara bisa mewujudkan sistem yang lebih adil tanpa membebani anggaran secara berlebihan.
