Menkop Tegaskan Target Penyelesaian UU Sistem Perkoperasian Nasional Tahun Ini

ELISABET SILALAHI

2 minggu ago

Pengesahan Undang-Undang (UU) Sistem Perkoperasian Nasional menjadi langkah strategis bagi pemerintah dalam memperbarui dan menyesuaikan kerangka kelembagaan koperasi agar sejalan dengan perkembangan ekonomi yang semakin modern. Koperasi, yang merupakan salah satu pilar ekonomi rakyat, selama ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam hal tata kelola, digitalisasi, dan akses terhadap pembiayaan. Meskipun jumlah koperasi di Indonesia sangat besar, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih belum optimal.

Pentingnya Pembaruan UU Koperasi

Melalui regulasi baru ini, pemerintah memiliki kesempatan untuk mendorong standarisasi tata kelola koperasi yang lebih baik, memperkuat pengawasan, dan menciptakan peluang integrasi koperasi ke dalam ekosistem keuangan formal dan digital. Hal ini tidak hanya akan membuat koperasi berfungsi sebagai entitas sosial, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi yang efisien dan kompetitif.

Namun, efektivitas UU ini sangat ditentukan oleh bagaimana implementasinya akan dijalankan. Tanpa adanya pengawasan yang berkelanjutan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di dalam koperasi, regulasi ini berpotensi hanya menjadi formalitas belaka. Oleh karena itu, perlunya keseimbangan antara penguatan kelembagaan dan fleksibilitas operasional sangat krusial, sehingga koperasi dapat berkembang tanpa kehilangan identitasnya sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Pernyataan Menteri Koperasi

Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa UU Sistem Perkoperasian Nasional akan segera diselesaikan pada tahun ini. Ia menyampaikan, “Insya Allah dalam waktu dekat, tahun ini, akan keluar Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional,” saat ditemui di Jakarta.

Lebih lanjut, Menkop Ferry menjelaskan bahwa saat ini proses revisi UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sedang dipercepat agar dapat segera disahkan. Ini diharapkan dapat menjadi dasar hukum yang lebih relevan, mutakhir, dan memperkuat peran koperasi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Proses Penyusunan dan Pembahasan

Menurut Menkop, saat ini penyusunan regulasi baru sedang dalam tahap penyempurnaan, bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. “Sudah di Komisi VI, setelah sebelumnya dari Badan Legislasi DPR. Nanti akan dibahas di masa sidang berikutnya,” ungkapnya. Proses ini akan dilanjutkan setelah daftar revitalisasi masalah yang ada sudah disempurnakan, sehingga rancangan undang-undangnya dapat langsung dibahas.

Dalam konteks ini, Badan Legislasi DPR RI pada bulan November 2025 telah menyatakan bahwa ada tiga RUU yang sedang dalam tahap penyelesaian, yaitu RUU tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, RUU tentang Statistik, dan RUU tentang Perkoperasian. Kementerian Koperasi juga telah mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang baru, karena dinilai sangat penting untuk mengembalikan posisi koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Manfaat UU Sistem Perkoperasian Nasional

UU Sistem Perkoperasian Nasional diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan koperasi di Indonesia. Beberapa manfaat yang diharapkan antara lain:

Meningkatkan tata kelola koperasi melalui standarisasi yang lebih baik.
Memperkuat pengawasan terhadap kegiatan koperasi untuk mencegah penyimpangan.
Membuka akses yang lebih luas bagi koperasi ke dalam sistem keuangan digital.
Mendorong inovasi dan pengembangan produk koperasi yang lebih kompetitif.
Meningkatkan partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan koperasi.

Tantangan dalam Implementasi

Meskipun terdapat banyak potensi yang bisa direalisasikan dengan adanya UU ini, tantangan dalam implementasi tetap ada. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

Kesiapan SDM di dalam koperasi untuk beradaptasi dengan regulasi baru.
Peningkatan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung digitalisasi koperasi.
Komitmen dari pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan koperasi di wilayahnya.
Perlunya sosialisasi yang masif agar semua pihak memahami perubahan yang akan terjadi.
Penguatan sinergi antara koperasi dan lembaga keuangan untuk akses pembiayaan yang lebih baik.

Peran Koperasi dalam Ekonomi Rakyat

Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam ekonomi rakyat. Dengan menjadi lembaga yang demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan anggota, koperasi dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Koperasi juga menjadi solusi bagi mereka yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal, sehingga turut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Regulasi yang lebih baik akan memberikan kesempatan bagi koperasi untuk bertransformasi menjadi entitas yang lebih modern, sehingga dapat bersaing di pasar global. Dengan demikian, diharapkan koperasi tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpulnya individu, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi yang signifikan.

Kesimpulan

Menkop Ferry Juliantono optimis bahwa UU Sistem Perkoperasian Nasional akan segera disahkan dan memberikan angin segar bagi perkembangan koperasi di tanah air. Dengan adanya kerangka hukum yang lebih baik, koperasi dapat beradaptasi dengan tantangan ekonomi modern dan memainkan peran sentral dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Koperasi diharapkan dapat menjadi kekuatan yang tidak hanya mendukung anggotanya, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional.