OJK Menyatakan Utang di Bawah Rp1 Juta Tidak Lagi Terdaftar dalam Sistem Layanan Keuangan

ELISABET SILALAHI

3 minggu ago

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil langkah penting dengan memutuskan bahwa utang di bawah Rp1 juta tidak akan lagi terdaftar dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mendukung inisiatif pemerintah dalam mempercepat program pembangunan tiga juta rumah yang menjadi fokus utama saat ini.

Kebijakan Baru OJK untuk Utang di Bawah Rp1 Juta

Keputusan ini disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, yang mengungkapkan bahwa hasil kebijakan ini diperoleh melalui Rapat Dewan Komisioner yang dilakukan pada pekan lalu. Dengan adanya kebijakan ini, SLIK kini hanya akan mencatat data mengenai kredit atau pembiayaan yang nilainya di atas Rp1 juta.

“Informasi yang akan ditampilkan dalam SLIK adalah kredit yang melebihi Rp1 juta,” jelas Friderica pada hari Senin, 13 April. Kebijakan ini didasari pada akumulasi catatan kredit yang dimiliki oleh debitur serta saldo debet yang ada.

Pembaruan Status Pelunasan Kredit

Selain itu, OJK juga mempercepat proses pembaruan status pelunasan kredit di dalam SLIK. Targetnya, status pelunasan tersebut harus sudah terupdate maksimal dalam waktu tiga hari kerja setelah kewajiban debitur diselesaikan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan memberikan kemudahan bagi debitur.

Implementasi Kebijakan dan Tujuan Jangka Panjang

Friderica menambahkan bahwa kebijakan ini direncanakan untuk diimplementasikan paling lambat pada akhir Juni 2026. Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk membantu para pengembang dalam mempercepat proses pembiayaan perumahan.

Untuk mendukung program ini, OJK juga membuka akses data SLIK kepada BP Tapera, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran pembiayaan rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dukungan Terhadap Program Pembangunan Perumahan

Friderica sebelumnya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, untuk membahas dukungan OJK terhadap program pembangunan tiga juta rumah. Pertemuan ini bertujuan untuk memastikan kolaborasi yang baik antara OJK dan kementerian terkait guna memperlancar pelaksanaan program tersebut.

Asuransi sebagai Perlindungan untuk Debitur

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, juga menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji skema asuransi untuk program perumahan ini. Tujuan utama dari skema ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada debitur serta aset properti dari berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam jangka panjang.

Melindungi debitur dari risiko kematian.
Menangani kerusakan properti akibat bencana.
Menyediakan keamanan finansial dalam jangka panjang.
Memberikan dukungan aksesibilitas bagi masyarakat.
Memfasilitasi pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau.

Diskusi Mengenai Pembiayaan dan Subsidi

Ogi menyatakan bahwa saat ini mereka sedang mendiskusikan masalah teknis terkait skema asuransi. Beberapa opsi yang dipertimbangkan termasuk apakah premi asuransi tersebut akan ditanggung oleh pemerintah, diberikan subsidi, atau digabungkan dalam program fasilitas rumah rakyat.

Dikarenakan pembiayaan perumahan umumnya memiliki tenor yang panjang, bisa mencapai lebih dari 15 hingga 20 tahun, perlunya perlindungan terhadap berbagai risiko menjadi sangat penting. Ogi menekankan bahwa asuransi seharusnya tidak dipandang sebagai beban biaya tambahan, melainkan sebagai bentuk perlindungan yang esensial dalam pembiayaan jangka panjang.

“Sebaliknya, skema ini justru menjadi bentuk perlindungan penting dalam pembiayaan jangka panjang,” tegasnya. Dengan langkah-langkah ini, OJK berharap dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi masyarakat dalam memiliki rumah impian mereka.