Di tengah krisis energi global yang semakin mendesak, transportasi umum muncul sebagai solusi vital yang tidak hanya memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap penghematan energi yang diperlukan. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan dampaknya terhadap pasokan energi, banyak negara terpaksa mengambil langkah-langkah drastis untuk mengelola konsumsi energi mereka. Dalam konteks ini, peran transportasi umum sebagai infrastruktur kritis menjadi semakin penting untuk dipertimbangkan.
Peran Transportasi Umum dalam Krisis Energi
Transportasi umum bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan esensial yang seharusnya didukung dan dijamin oleh pemerintah. Djoko Setijowarno, akademisi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan anggota Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menekankan bahwa sistem transportasi publik yang kuat dapat memberikan ketahanan dalam menghadapi tantangan energi. Di tengah lonjakan harga energi akibat konflik internasional, negara-negara mulai menerapkan kebijakan penghematan energi yang ketat.
Berbagai negara di seluruh dunia telah merespons dengan cara yang berbeda. Misalnya, Pakistan mengurangi hari kerja menjadi empat hari dalam seminggu dan memotong tunjangan bahan bakar untuk instansi pemerintah. Sementara itu, Mesir menaikkan harga bahan bakar hingga 30%, dan India memperketat distribusi gas serta mengurangi subsidi energi. Di Asia Tenggara, negara-negara seperti Thailand dan Vietnam mendorong kerja dari rumah serta membatasi mobilitas masyarakat. Filipina bahkan mengadopsi kebijakan kerja empat hari dan memangkas konsumsi energi di instansi pemerintah hingga 20%.
Perbandingan Kebijakan Transportasi
Namun, negara dengan sistem transportasi umum yang lebih maju mampu mengambil langkah-langkah yang lebih progresif. Di Korea Selatan, harga energi disesuaikan secara dinamis, sedangkan Jepang mengandalkan cadangan minyak untuk kebutuhan energinya. Australia, di sisi lain, telah menggratiskan layanan transportasi umum guna mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi. Ini menunjukkan bahwa inisiatif transportasi publik yang kuat bisa menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi krisis energi.
Kondisi Transportasi Umum di Indonesia
Di Indonesia sendiri, pemerintah telah merespons krisis ini dengan menerapkan kebijakan penghematan energi. Salah satunya adalah pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50% dan mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menggunakan transportasi umum. Meski demikian, Djoko menyatakan bahwa implementasi kebijakan ini belum optimal. Hanya Jakarta yang dinilai telah siap dalam hal sistem transportasi publik.
Contoh yang baik adalah kebijakan yang diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum pada hari Rabu setiap minggunya. Di daerah lain, meskipun terdapat beberapa moda transportasi modern, layanan tersebut belum mampu menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat sehari-hari. Djoko juga menyoroti bahwa pemerintah terlambat dalam melakukan perbaikan sistem transportasi umum.
Kendala dalam Pengembangan Transportasi Umum
Banyak kota di Indonesia menghadapi tantangan serius, di mana angkutan publik hampir tidak ada atau beroperasi dalam kondisi yang tidak layak. Program Teman Bus yang diluncurkan sejak 2020 juga dikritik karena kurangnya keberlanjutan. Pemangkasan anggaran menyebabkan target pengembangan program ini menyempit, dan hingga saat ini, hanya Manado yang berhasil merealisasikan inisiatif tersebut.
Djoko menekankan bahwa komitmen pemerintah pusat terhadap pemerataan transportasi publik patut dipertanyakan. Di sisi lain, kebijakan penghematan energi seperti mendorong bersepeda dan berjalan kaki dinilai belum realistis. Infrastruktur yang tidak memadai meningkatkan risiko kecelakaan dan membuat penggunaan sepeda sebagai moda transportasi masih sangat rendah. Beberapa faktor yang menjadi hambatan adalah:
- Minimnya jalur khusus untuk sepeda
- Jarak tempuh yang jauh
- Faktor keamanan yang kurang terjamin
Menuju Transportasi Umum yang Berkelanjutan
Menurut Djoko, tanpa perbaikan infrastruktur yang signifikan, tren bersepeda hanya akan bersifat sementara dan tidak akan mampu menjadi solusi jangka panjang. Namun, ada harapan dari sejumlah daerah yang mulai membiayai transportasi publik secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini merupakan langkah positif yang menunjukkan komitmen terhadap kebutuhan masyarakat.
Ke depan, penting untuk mengubah orientasi belanja pemerintah daerah. Dana yang ada seharusnya difokuskan pada pengembangan transportasi publik, bukan pada fasilitas birokrasi seperti kendaraan dinas. Djoko juga menekankan perlunya percepatan elektrifikasi transportasi umum sebagai solusi jangka panjang. Transformasi ini diharapkan tidak hanya terfokus pada kota besar, tetapi juga dapat menjangkau wilayah perdesaan dan daerah terpencil.
Keuntungan dari Transportasi Umum yang Efisien
Transportasi publik bukan hanya alat mobilitas, tetapi juga merupakan kunci untuk mencapai efisiensi ekonomi dan ketahanan energi. Beberapa keuntungan dari pengembangan sistem transportasi umum yang efisien adalah:
- Mengurangi kemacetan lalu lintas
- Menurunkan emisi karbon
- Mempercepat aksesibilitas masyarakat ke berbagai layanan
- Mendukung pertumbuhan ekonomi lokal
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat
Dengan memfokuskan upaya pada pengembangan transportasi umum, kita tidak hanya mengatasi tantangan krisis energi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Penting bagi semua pihak—baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta—untuk bersinergi dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik dan berkelanjutan.
➡️ Baca Juga: Ahli Teknologi Pangan Mendorong Implementasi Sistem Rantai Dingin untuk Program MBG
➡️ Baca Juga: Cegah Stunting dengan Rutin Minum Susu dan Makan Ikan Bersama Pemkab Bandung Barat