ditjenpas provinsi lampung jihan nurlela kuhap kuhp Pemprov Lampung Provinsi Wakil Gubernur Lampung

Wagub Jihan Nurlela Menerima Kunjungan Jajaran Kanwil Ditjenpas Provinsi Lampung: Upaya Meningkatkan Kolaborasi

1 1 minute read

Pada Kamis, 5 Maret 2026, Jihan Nurlela, Wakil Gubernur Lampung, menyambut kunjungan jajaran Kanwil Ditjenpas Provinsi Lampung. Pertemuan ini menghasilkan diskusi penting terkait penerapan kode hukum pidana dan prosedur pidana yang baru.

Pembahasan Pertemuan

Pada pertemuan tersebut, M. Hilal, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwil Ditjenpas Lampung, menekankan pentingnya dukungan dan kesamaan pandangan dari semua stakeholder dalam proses implementasi aturan baru tersebut di daerah. Hilal mencatat bahwa pemahaman dan koordinasi yang selaras antara semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan Forkopimda, sangat penting dalam penerapan KUHP dan KUHAP.

Hilal merasa perlu adanya diskusi bersama untuk menyusun pedoman yang dapat disepakati sebagai acuan pelaksanaan di daerah. Dengan demikian, semua pihak dapat bergerak dalam arah yang sama dan memastikan implementasi hukum baru yang efektif.

Respons Wakil Gubernur

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat terbuka untuk memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam mendukung implementasi kebijakan nasional. Termasuk dalam hal ini, penerapan KUHP dan KUHAP yang baru.

Jihan Nurlela menilai bahwa jajaran Kanwil Ditjenpas Lampung memiliki pemahaman yang baik terhadap karakteristik sosial dan kondisi masyarakat di Provinsi Lampung. Oleh karena itu, ia berharap implementasi kebijakan baru dapat disesuaikan dengan kondisi daerah.

“Kami sangat terbuka untuk berkolaborasi. Saat ini kami juga sedang mempelajari KUHP dan KUHAP terbaru, sehingga diskusi seperti ini menjadi sangat penting,” ujar Jihan Nurlela.

Apresiasi dan Rencana Pemerintah Provinsi

Wakil Gubernur juga memberikan apresiasi atas upaya untuk memperkuat komunikasi dan diskusi bersama Forkopimda. Hal ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman terkait implementasi regulasi tersebut.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung berencana untuk mempelajari pengalaman dari daerah lain yang telah lebih dulu mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan efektivitas penerapan kebijakan baru tersebut.

Menurut Jihan, penyusunan pedoman bersama dan diskusi antar pihak menjadi langkah penting agar implementasi KUHP dan KUHAP yang baru dapat berjalan efektif dan selaras dengan karakteristik masyarakat di Provinsi Lampung.

Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat serius dalam mendukung implementasi hukum baru ini dan siap untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan ini.