Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan masalah serius yang mengancam kesehatan dan lingkungan di Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam upaya menanggulangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh karhutla, Pemerintah Provinsi Kaltim mengambil langkah strategis dengan memobilisasi ribuan personel. Dengan penegakan hukum yang lebih ketat dan integrasi sumber daya manusia, diharapkan penanganan karhutla ini menjadi lebih efektif.
Pentingnya Penanganan Karhutla di Kaltim
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menekankan bahwa tantangan dalam menyelesaikan masalah karhutla masih jauh dari tuntas. Hal ini terlihat dari fluktuasi kualitas udara yang masih berada di tingkat berbahaya di beberapa lokasi di Kaltim. Penanganan yang lebih terarah dan preventif sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini.
Strategi Penanganan yang Terintegrasi
Dalam pernyataannya pada pembukaan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim Tahun 2026, Rudy menyatakan pentingnya tindakan cepat terhadap titik panas. “Setiap kali terjadi peningkatan hotspot, langkah patroli dan pencegahan perlu dilakukan tanpa penundaan,” ujarnya. Langkah ini diharapkan dapat mencegah meluasnya kebakaran yang dapat merusak ekosistem dan berdampak negatif pada kesehatan masyarakat.
Data Kualitas Udara dan Dampaknya
Data terbaru menunjukkan bahwa Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Sendawar, Kabupaten Kutai Barat, sempat mencapai angka 409, yang tergolong berbahaya. Sementara itu, Kota Samarinda menunjukkan perbaikan dari ISPU yang sebelumnya 100 menjadi 32. Meskipun ada perbaikan di beberapa daerah, situasi di lokasi lain tetap memprihatinkan.
Parameter PM2,5 yang Memprihatinkan
Analisis terhadap parameter PM2,5 di Kutai Barat menunjukkan angka yang sangat tinggi, yakni 740 µg/m³, yang berarti rata-rata paparan mencapai 13,3 kali dari ambang batas yang ditetapkan. Kondisi serupa juga terlihat di Kutai Timur dengan 12,7 kali baku mutu, serta Mahakam Ulu yang mencatat 10 kali baku mutu. Data ini menandakan perlunya tindakan lebih lanjut untuk menjaga kesehatan masyarakat.
Pemanfaatan Data untuk Penanganan Efektif
Gubernur Rudy menginstruksikan semua pihak terkait untuk menggunakan satu sumber data yang konsisten terkait lokasi titik panas, kondisi cuaca, kualitas udara, dan dampak kesehatan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan penanggulangan karhutla.
Peran Perusahaan dalam Penanganan Karhutla
Selain memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, Rudy juga meminta agar perusahaan-perusahaan di sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan memastikan kesiapan personel, peralatan, serta sumber daya air dalam menghadapi karhutla. Kesiapan ini penting untuk meminimalisir risiko kebakaran yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Kekuatan Penanganan Lapangan Kaltim
Kaltim saat ini memiliki kekuatan penanganan lapangan yang memadai, terdiri dari 291 personel Brigade Pengendalian Karhutla dan 301 regu Masyarakat Peduli Api (MPA), totalnya mencapai 5.867 personel. Dengan jumlah yang signifikan ini, diharapkan mereka dapat bekerja secara efektif dalam menangani karhutla yang terjadi.
Indikator Keberhasilan Penanganan Karhutla
Rudy menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari jumlah titik api yang terdeteksi, tetapi lebih pada sejauh mana masyarakat dapat dilindungi dari dampak buruk kebakaran. Fokus utama seharusnya adalah pada kesehatan dan keselamatan masyarakat di wilayah yang terdampak.
Dampak Kesehatan dari Karhutla
Sektor kesehatan menjadi perhatian serius setelah Dinas Kesehatan Kaltim melaporkan 13.086 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) selama periode penanganan khusus karhutla dari 27 Juli hingga 15 September 2026. Angka ini menunjukkan lonjakan kasus yang signifikan, bahkan mencapai 5,4 kali lipat dalam satu minggu, yang menandakan perlunya perhatian khusus.
Perlindungan untuk Kelompok Rentan
Gubernur Rudy menekankan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan, seperti balita, lansia, ibu hamil, dan warga dengan komorbid pernapasan. Penguatan surveilans terhadap ISPA dan pneumonia, kesiapan puskesmas, serta ketersediaan masker dan obat-obatan menjadi langkah krusial dalam upaya ini.
Dampak Lain dari Kemarau
Selain ISPA, dampak kemarau yang berkepanjangan juga menyebabkan gangguan kesehatan lain. Tercatat 35.105 kasus diare dan lima kematian yang terkait, serta ancaman Demam Berdarah Dengue (DBD) yang semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa karhutla dan kemarau memiliki dampak yang saling terkait dan perlu ditangani secara holistik.
Monitoring Lingkungan yang Berkelanjutan
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melaporkan hasil pemantauan di 33 titik sungai di 10 kabupaten/kota yang semuanya berstatus tercemar ringan. Penurunan debit air menjadi salah satu faktor utama yang mengurangi kemampuan pengenceran beban pencemar, sehingga perlu adanya tindakan untuk memulihkan kualitas lingkungan.
Pemetaan Wilayah Rawah Kekeringan
Menanggapi kondisi ini, Gubernur Rudy meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah kabupaten/kota untuk segera memetakan wilayah-wilayah yang rawan mengalami kekeringan. Langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan air baku yang cukup melalui Perumda Air Minum setempat, demi menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan ekosistem.
➡️ Baca Juga: 7 Pilihan HP Android Baterai 6.000 mAh Terjangkau Mulai Rp2 Jutaan untuk Anda
➡️ Baca Juga: Kemenekraf Tingkatkan Inklusivitas Ruang Kreatif, Perempuan Harus Berperan Aktif
