Jakarta – Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid (HNW), menggarisbawahi pentingnya pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bahwa mahasiswa dari keluarga kurang mampu tetap memiliki akses terhadap Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Ia menegaskan bahwa ketidakakuratan dalam data desil dapat menghalangi kesempatan pendidikan bagi mereka yang berhak.
Pentingnya Pembaruan DTSEN untuk KIP Kuliah
Hidayat menyoroti bahwa pemutakhiran data sangat esensial untuk menjamin bahwa bantuan sosial diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Namun, ia berpendapat bahwa perubahan status desil tidak seharusnya langsung memutuskan bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang masih memenuhi syarat untuk menerima KIP Kuliah.
“Negara harus memastikan bahwa masalah administratif tidak menjadi penghalang bagi anak-anak bangsa untuk melanjutkan pendidikan tinggi,” ujarnya dalam sebuah pernyataan yang diterima di Jakarta pada Senin (31/8).
Masukan dari Masyarakat Terkait DTSEN
HNW yang juga aktif di bidang legislasi sosial mengungkapkan bahwa ia telah menerima berbagai masukan dari masyarakat mengenai ketidakakuratan desil dalam DTSEN. Masalah ini, menurutnya, berdampak langsung pada penghentian bantuan KIP Kuliah bagi mahasiswa yang seharusnya masih berhak menerima dukungan.
Ia menegaskan bahwa KIP Kuliah adalah alat yang sangat penting dalam mewujudkan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta membuka jalan bagi mobilitas sosial bagi keluarga yang kurang mampu dan rentan.
Desil sebagai Indikator yang Perlu Diverifikasi
Hidayat juga mengingatkan bahwa desil hanya merupakan pemeringkatan relatif dari kondisi sosial ekonomi suatu keluarga dan tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan verifikasi terhadap data tersebut dengan mempertimbangkan kondisi riil setiap keluarga.
“Kita tidak boleh membiarkan mahasiswa yang orang tuanya kehilangan pekerjaan, mengalami sakit berkepanjangan, terpapar bencana, atau memiliki beban keluarga yang berat dianggap tidak layak hanya karena perubahan angka desil dalam sistem,” jelasnya.
Permintaan kepada Kementerian dan Perguruan Tinggi
HNW meminta kepada Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta perguruan tinggi untuk menyiapkan mekanisme perlindungan transisi bagi mahasiswa yang terdampak perubahan desil. Hal ini diperlukan agar mereka tidak kehilangan akses pendidikan yang penting.
- Penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses
- Batas waktu penyelesaian yang jelas
- Pendampingan dari kampus bagi mahasiswa
- Verifikasi sosial-ekonomi yang transparan
- Perlindungan data pribadi mahasiswa
Ia menekankan pentingnya perguruan tinggi untuk diberi ruang dalam menyampaikan hasil verifikasi sosial-ekonomi mahasiswa kepada pemerintah. Tentu saja, hal ini harus dilakukan dengan tetap menjaga akuntabilitas dan perlindungan data pribadi mahasiswa.
Verifikasi Lapangan Sebelum Penghentian Bantuan
Menurut HNW, bantuan KIP Kuliah seharusnya tidak dihentikan sebelum proses verifikasi lapangan dan mekanisme sanggah selesai dilaksanakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa mahasiswa yang masih layak mendapatkan bantuan tidak kehilangan kesempatan mereka.
“Proses verifikasi oleh manusia, kesempatan untuk mengajukan keberatan, dan perlindungan bagi mahasiswa aktif harus diutamakan. Jangan sampai anak-anak dari keluarga rentan terpaksa berhenti kuliah hanya karena sistem tidak mampu mencerminkan kenyataan yang mereka hadapi,” tegasnya.
Kanal Resmi untuk Sanggahan Data
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa masyarakat dapat mengajukan sanggahan melalui kanal resmi jika mereka menemukan bahwa data desil diri atau keluarganya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperbaiki data yang mungkin tidak akurat.
- Cek Bansos (cekbansos.kemensos.go.id)
- Aplikasi SIKS-NG melalui operator desa/kelurahan
- Cek DTSEN (dtsen-form.bps.go.id)
Dengan adanya kanal-kanal ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam memastikan bahwa data yang digunakan dalam DTSEN akurat dan mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah dapat diberikan secara tepat sasaran.
➡️ Baca Juga: Berburu Berkah Lebaran dengan Thrifting: Pasar Senen Jadi Magnet Pakaian Murah Meriah
➡️ Baca Juga: Kevin Lamour Mundur dari Posisi COO FIFA Setelah Mengkritik Infantino
